West Papua Information Kit |
||||
|
|
|
|
|
|
RALLY 23 Sept 2010 - in support of US Congress hearing & launch of IPWP in Scitland
[modified Google translation from Bahasa email report] Subject: REPORT ON PHOTO-PHOTO AND VIDEO OF ACTIVITY IN THE PORT Numbay KNPB Port Numbay 23 September 2010, at 9:00 WPB free speech has started to show the political stage, at 10:00am the action supported by the National Committee of West Papua (KNPB). Located on the ground at the grave of Theys Hio Elluay Sentani and so many of the actions of the Abepura wear 25 4-wheel truck in the field leading to the Sentani tomb of Theys Elluay, runs from denagn oration-political oration of various organs of the struggle to convey oransinya on free speech political stage seems; Speech from the field coordinator and spokesman Rocky Metlama KNPB Moses Mako Tabuni, stated the same thing that we as media people of West Papua in the country with the people, very happy and full support for launch of IPWP in Skodlandia on 23 September 2010, with our support as well to the U.S. congressmen discuss the status of human rights abuses in Papua. And we really would like to thank countries that supported us in the UN human rights commission meeting on September 3 and then, which is why we say terimakasi for their support to the countries who talk about self-determination for the people of Papua in order to do a referendum repeated for the nation west papua. following statement;
POSITION STATEMENT Lika - twists the lives of West Papuans in the frame NKRI a history full of mystery. Nation and homeland Papua became casualties of the interests of Economy, Politics and Power by the Netherlands, USA and Indonesia through UN agencies. This long history has changed the understanding of the present generation of Papua easy to determine the future of the nation of Papua an independent and sovereign over its own land (Land of Paradise). Thus we are all people of West Papua nation through the National Media Affairs, KNPB (West Papua National Committee) expressed attitudes more openly known by all United Nations in advance bumi.sbb: First, According to the UN Universal Declaration of Contents on the human rights on December 10, 1948 and UN Resolution No. 1541 of 1960, West Papuans never become an independent nation and bedaulat and expressed as an Independent States on 1 December 1961. Second, the Treaty of New York Agreement 15 August 1962 and the treaty of Rome Agreementdan contract by PT Freeport 1967 was legally and morally flawed because it does not involve the representatives of the people of West Papua as an owner and heir to the land of Papua. Third, the 1969 Implementation is carried out according to the contents of rules and procedures agreed in the Rome Agreement and we are a nation that has the basic right to stand up and sovereign over our ancestral lands (Land of Paradise), which together with other nations on the face earth.
So on behalf of the Papua Nature, God's nation of Papua, Papua Ancestors, all the people of West Papuans and Papua All the contents of the earth, "We must end" Port Numbay, 23 September 2010
Responsible person
Date: 23 September 2010 9:58:01 PM
Subject: LAPORAN PHOTO-PHOTO DAN VIDEO KEGIATAN DARI KNPB DI PORT NUMBAY
Port Numbay 23 September 2010, 1000an masa aksi yang diakomodir oleh Komite
Nasional Papua Barat (KNPB), pada pukul 9:00 WPB telah mulai acara mimbar
bebas panggung politik. Bertempat di lapangan makam Theys Hio Elluay di
sentani dan begitu banyak masa aksi yang dari wilayah Abepura memakai 25
truk roda 4 menuju ke Sentani di lapangan Makam Theys Elluay, berlangsung
mulai denagn orasi-orasi politik dari berbagai organ perjuangan sampaikan
oransinya di mimbar bebas panggung politik sepertinya;
orasi dari Koordinator lapangan Rocky Metlama dan Jubir KNPB Musa Mako Tabuni,
menyatakan hal yang sama bahwa, kami sebagai media rakyat dalam negeri papua
barat bersama rakyat, sangat suka cita dan mendukung penuh atas peluncucan
IPWP di Skodlandia pada 23 september 2010, dengan kami mendukung juga kepada
konggresmen AS yang membahas status pelanggaran HAM di Papua.
Dan kami sangat mengucapkan terimakasih kepada negara-negara yang mendukung
kami pada sidang komisi HAM PBB tanggal 3 September lalu maka, oleh karena
itu kami ucapkan terimakasi atas dukungan untuk dari negara-negara yang
membicarakan tentang penentuan nasib sendiri bagi bangsa papua dalam hal
untuk lakukan referendum ulang bagi bangsa papua barat.
berikut pernyataan;
PERNYATAAN SIKAP
KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT (KNPB)
Lika ? liku kehidupan Bangsa Papua Barat di dalam bingkai NKRI merupakan
sejarah yang penuh misteri. Bangsa dan tanah air Papua menjadi tumbal
kepentingan Ekonomi, Politik dan Kekuasaan oleh Belanda, USA dan Indonesia
melalui badan PBB. Sejarah panjang ini telah merubah pemahaman generasi
mudah Papua masa kini untuk dapat menentukan masa depan bangsa Papua
yang merdeka dan berdaulat diatas tanah sendiri (Bumi Cenderawasih).
Dengan demikian kami seluruh rakyat Bangsa Papua Barat melalui Media
Nasional Dalam Negeri, KNPB (Komite Nasional Papua Barat) menyatakan
sikap secara terbuka untuk di ketahui oleh seluruh Bangsa-Bangsa di
muka bumi.sbb :
Pertama, Sesuai Isi Deklarasi Universal PBB tentang hak-hak asasi
manusi pada 10 Desember 1948 dan Resolusi PBB No. 1541 Tahun 1960,
Bangsa Papua Barat pernah menjadi suatu bangsa yang merdeka dan
bedaulat serta dinyatakan sebagai sebuah Negara Merdeka pada
1 desember 1961.
Kedua, Kesepakatan New York Agreement 15 agustus 1962 dan perjanjian
Roma Agreementdan perjanjian kontrak karya PT Freeport 1967 merupakan
cacat hukum dan moral karena tidak melibatkan wakil-wakil rakyat
bangsa Papua Barat sebagai pemilik dan pewaris negeri papua.
Ketiga, Pelaksanan PEPERA 1969 tidak dilaksanakan sesuai isi peraturan
dan tata cara yang disepakati dalam Roma Agreement dan kami adalah
suatu bangsa yang memiliki hak-hak dasar untuk berdiri dan berdaulat
diatas tanah leluhur kami (Bumi Cenderawasih) yang sama dengan
bangsa-bangsa lain di muka bumi.
Maka Atas nama Alam Papua, Allah Bangsa Papua, Leluhur Papua, seluruh
rakyat Bangsa Papua Barat serta Segala isi bumi Papua, dengan ini
kami menyatakan sikap :
1. Menuntut kepada Amerika Serikat, Belanda, Indonesia dan PBB
segera bertanggung jawab atas proses pemusnahan Ras (genosida) yang
terjadi pada bangsa Papua Barat akibat dari inflasi militer Repubulic
Indonesia (RI) pada tahun 1962,perjajian Roma Agreement,perjajian
NEW YORK Agreement 1962 serta kontrak karya PT Freeport Indonesia
pada tahun 1967 tanpa melibatkan orang asli papua sebagai pemilik
dan pewaris negeri papua.
2. Mendukung sepenuhnya Internatinol Parlement for West Papua
(IPWP) & International lowyer for West Papua (ILWP) untuk menggugat
status PEPERA 1969 di Makama Internasional dengan bertujuan untuk
REFERENDUM ulang bagi bangsa papua barat sebagai solusi penyelesaian
masalah di papua.
3. Mendukung Deklarasi International Parlement for West Papua
(IPWP) di gedung Parlement Skotlandia pada tgl 23 september waktu eropa.
4. Seluruh komponen rakyat bangsa papua barat,mengucapkan terimakasih
kepada pemerintah Uni Eropa ,Papua New Guinea, Vanuatu, Denmark, Jepang,
Korea Selatan, Afrika Selatan Australia, Inggris Saudi Arabia dan khususnya
pemerinta Skotlandia,yang memperjuangkan hak penentuan nasip sendiri
(REFERENDUM) bagi bangsa papua barat.
5. Rakyat bangsa papua barat sangat membuhtukan dukungan masyarakat
Internasional dalam perjuangan pembebasan Nasional menuju bangsa papua
barat yang merdeka dan berdaulat.
6. Bangsa Papua Barat sangat mengharapkan dukungan suarah atau
sikap negera ? Negara yang berdaulat dalam Sidang Tahunan PBB di Jenewa
Tanggal 24 September 2010.
7. Komite Nasional Papua Barat (KNPB) memohon dukungan kepada
seluruh rakyat bangsa papua barat dalam rangka mempersiapkan agenda
REFERENDUM bagi bangsa papua barat dari sorong sampai merauke.
Demikian pernyataan sikap ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan
penuh rasa bertanggung jawab.
?kita harus mengakhiri?
Port Numbay, 23 September 2010
Penanggung Jawab
KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT
ttd
BUCTHAR TABUNI
Ketua Umum
Demikian laporan kami dari port Numbay.
By yasons sambom
West Papua Human Rights Activist
=======================
|
||||
|
- Edmund Burke (1729-1797) Home |
||||
|
|
|
|
|